BisnisHeadlineJatengKecamatan

BERAS BANPROV DI DESA DUKUHWARU – TEGAL YANG DIBAGI KE WARGA SEKUALITAS PAKAN PITIK

KONTROL DINSOS MEMBLE, MASYARAKAT SANGAT DIRUGIKAN

DUKUHTURI (eNTe.com) – Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) korban terdampak Covid-19 dari Pemprov Jawa Tengah, di Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru – Tegal, bermasalah. Penyaluran beras ke masyarakat oleh BUMDes Mugi Lestari dari Desa Kabunan disinyalir sekualitas beras untuk pakan pitik.

“Setelah kualitas beras yang kami peroleh dari laporan warga Desa Dukuhwaru, untuk kriteria beras Medium saja tidak masuk. Ini sungguh keterlaluan,” jelas satu warga Dukuhwaru kepada eNTe.com semalam (30/6/20).

BERAS BPNT DARI PROVINSI LEBIH LAYAK UNTUK MAKAN PITIK KETIMBANG DIBERIKAN KEPADA WARGA DESA DUKUHWARU

Ia kemudian meminta tolong seorang pengurus Persatuan Paguyuban Penggilingan dan Beras (P3B) Kabupaten Tegal untuk menguji kualitas beras itu. “Hasilnya di bawah kualitas medium,” jelasnya.

Berdasarkan hasil uji di Bulog diperoleh hasil Kadar Air 13,7%, Derajat Sosoh 95%, Butiran Patah 33%, menir 5%. “Kesimpulannya bukan beras Premium. Bahkan untuk beras Medium pun tidak masuk kriteria,” jelas satu pengurus P3B itu.

Kriteria beras medium, berdasarkan data dari Bulog adalah Kadar Air maksimal 14%, Derajat Sosoh minimal 95%, Butiran patah 20% dan menir 2%.

Pengurus Persatuan Kepala Desa Jawa Tengah (Praja) Kabupaten Tegal menyatakan untuk Desa Dukuhwaru dipasok dari BUMDes Mugi Lestari Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru. BUMDes ini menyalurkan ke lima Desa, yaitu Desa Dukuhwaru, Desa Bulakpacing, Desa Gumayun, Desa Kabunan dan Desa Slaranglor. Semua ada di Kecamatan Dukuhwaru.

Kepala Desa Kabunan Chamdan mengakui kalau BUMDes Mugi Lestari yang menyalurkan beras ke Desa Dukuhturi. Ketika ditanya apakah pihaknya tahu kalau beras yang disalurkan dengan kualitas rendah sekali, Chamdan mengaku tidak mengontrol secara langsung.

“Tapi intinya gini, buat BUMDes Mugi Lestari ini adalah pekerjaan pertama kali. Tapi sesuai laporan yang kami terima, beras yang disalurkan sesuai spek yang diminta. Dan kami sudah uji di Bulog,” jelasnya.

Sayang Chamdan menghindar ketika ditanya bahwa dalam praktiknya beras yang beredar tidak sesuai dengan spek. “Nanti tanya saja ke Direktur BUMDes Mugi Lestari Sumarjo,” jelas Kades menghindar.

Sementara itu, Direktur BUMDes Mugi Lestari Sumarjo, ketika ditanya soal itu enggan menjelaskan. “Saya lagi rapat di musholah. Biar tidak miskonsepsi silahkan datang ke rumah,” jelasnya. Sumarjo juga enggan mengangkat telpon ketika media ini mencoba menghubunginya.

PENGAWASAN DINSOS LEMAH

Ketua Praja Kabupaten Tegal Mulyanto menyatakan kontrol kualitas ada di Dinas Sosial. “Saya berharap semua BUMDes yang ditunjuk menjaga kualitas sesuai spek yang diminta,” jelasnya.

Menurut Mulyanto, penunjukan BUMDes sebagai penyalur bertujuan bagus agar ada proses pemberdayaan BUMDes. “Sayang mereka awam tentang kualitas beras,” jelasnya.

“Temuan beras di Desa Dukuhwaru membutikan bahwa kartel beras memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mereka ambil untung Rp 1.500 per Kg. Warga yang menjadi korban.”

Kami berharap, Kades sebagai Komisaris di BUMDes mesti tahu soal standard kualitas barang. “Jangan mau ditakut-takuti suplier. Serahkan sepenuhnya kepada Direktur BUMDes,” jelasnya.

Data dari Bulog menyebutkan, standard beras yang digunakan untuk program ini adalah jenis premium super dengan harga Rp 11.000 per Kg. Sementara beras yang beredar di Dukuhwaru adalah jenis medium tiga, atau medium yang paing rendah dengan harga Rp 8.300 per Kg.

Terkait tanggung jawab kontrol kualitas, Kepala Dinas Dosial Pemkab Tegal Nurhayati MM ketika dikonfirmasi soal kasus di Desa Dukuhwaru enggan merespon. Pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja. Nurhayati lebih suak diam seribu bahasa ketimbang menjelaskan soal ini kepada publik. (bim/tor/PU).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close